badan kepegawaian daerah (bkd) karimun, provinsi kepulauan riau, mengimbau pegawai honorer yang memanipulasi data perekrutan, sebaiknya mengundurkan diri.
imbauan itu disampaikan kepala bkd karimun kamarullazi dalam hadapan 103 honorer selama pertemuan selama ruang rapat kantor bupati karimun, senin.
dalam pertemuan dan dan dihadiri kepala inspektorat juga pengawasan daerah (irwasda) m ikbal, kamarullazi menyatakan, terhitung hari ini, bkd dengan tim verifikasi mau memeriksa kembali berkas dan diserahkan 103 pewagai honorer.
tim mau memverifikasi ulang berkas yang betul. maka, kalau seandainya banyak dan merasa memanipulasi data, sebaiknya mengundurkan diri karena tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum. jangan sampai muncul sanggahan setelah diumumkan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil, katanya.
Informasi Lainnya:
menurut dia, dugaan pemalsuan data tidak lagi adalah tanggung jawab bkd, sementara menjadi kewenangan aparat penegak hukum karena telah termasuk tindak pidana.
kalau terbukti memalsukan data, tersebut bukan urusan kami, katanya.
kepala irwasda m ikbal menegaskan dugaan pemalsuan data mesti diselesaikan sebab mampu meninggalkan preseden buruk selama perekrutan honorer selama lingkungan pemkab karimun.
jika ditemukan bukti kuat, dengan begini dapat diproses dengan hukum walaupun telah diangkat menjadi cpns, ujarnya.
sementara itu, ketua lsm payung mahkota lsm andri sopandi menyatakan unsur pidana tak hilang biarpun honorer yang diduga memanipulasi data mengundurkan diri.
harus tetap diproses secara hukum karena perbuatan itu sudah tergolong tindak pidana. bukan cuma honorer dan bersangkutan, pejabat y ang menandatangani surat pengangkatan dijadikan honorer juga mesti diproses secara hukum, katanya.
tindakan tegas terhadap oknum honorer dan diduga memanipulasi data bukan hanya untuk menegakkan hukum, akan tetapi untuk mewujudkan keadilan sehingga tak banyak pihak-pihak yang terzalimi.
kasihan dengan pihak dan berhak namun tak punya kedekatan dengan kekuasaan tersingkir gara-gara perbuatan yang tak terpuji tersebut. efek jera mesti diberikan makanya tidak banyak lagi oknum yang berbuat demikian, tegasnya.
ketua lsm kopari henry aris bawole menyampaikan dalam peraturan pemerintah no43/2007 dan keputusan menteri pendayagunaan juga aparatur negara no5/2010 mengenai pengangkatan honorer kategori ii mengatakan bahwa tidak ada klausul ataupun Salah satu pasal pun dan menjelaskan kiranya honor daerah dapat diangkat sebagai cpns.
peraturan itu menyebutkan kiranya honorer dibiayai tidak melalui apbd atau apbn. tidak dan ada pasal yang menyebutkan kiranya mereka mampu berusaha dalam instansi pemerintah secara terus-menerus. kenyataannya, 103 honorer itu adalah honor daerah namun honornya berasal dari apbd ataupun apbn. katanya.
ketua komisi a jamaluddin menyatakan, pihaknya telah mendapatkan dugaan manipulasi data sederat honorer dan memenuhi kriteria menjadi cpns 2013 dalam normatif honorer kategori ii daripada dinas studi.
dalam sk kepala dinas pendidikan no 137/kpts/2008 tentang penetapan tenaga pendidik dan kependidikan penerima tunjangan perbaikan pendapatan sekolah negeri juga swasta dalam 31 desember 2008, gamblang memaparkan 12 orang tercatat dalam registrasi normatif honorer kategori ii, bukan honorer yang murni direkrut di 2004/2005, ucap ketua komisi a dprd karimun, jamaluddin, di tanjung balai karimun, jumat.
menurut jamaluddin, surat yang ditandatangani harris fadillah semasa menjabat kepala dinas pendidikan karimun itu mampu untuk bukti bahan sanggahan ke kelompok kerja penanganan honorer pemkab karimun, badan kepegawaian negara (bkn) regional pekanbaru, dan bisa sebagai bukti kepada aparat penegak hukum agar mengungkap manipulasi data honorer.
terkait hal tersebut, dengan serta merta kedua belas tenaga honorer berinisial, ws, km, cd, ss, wn, rbc, gi, da, ap, drs, rd juga ad, gagal adalah tenaga honorer kategori ii yang memenuhi kriteria merupakan cpns 2013. rata-rata mereka tercatat untuk tenaga honorer pada tahun 2006 serta 2007, cuma Salah satu pihak dan tercatat dibuat honorer direkrut pada 1 desember 2005, katanya.
bukti dugaan manipulasi data lain, lanjut dia, merupakan kehadiran sejumlah honorer yang tercatat pada registrasi normatif honorer kategori ii hasil validasi bkn, direkrut tahun 2004 melalui sumber pembiayaan dari dana bantuan operasional sekolah (bos).
sepengetahuan saya, dana bos agar sd dan smp awalnya dimulai oleh pemerintah pusat selama juli 2005, tujuannya untuk percepatan pencapaian web wajib mempelajari sembilan tahun. sebab itu sudah selayaknya data honorer yang dibiayai melalui dana bos diteliti ulang, sebab otomatis masa kerja honorer dan dibiayai dana bos, terhitung belum Salah satu tahun direkrut sebagai honorer dalam 31 desember 2005, katanya.
