pemerintah zimbabwe telah menolak tawaran pejabat senior urusan luar negeri as supaya mengirim pengamat pemilihan publik sebagai imbalan atas lobinya kepada pencabutan sanksi pada Satu dasawarsa pada negara afrika selatan itu.
berdasarkan catatan media lokal di sabtu (6/4), asisten menteri luar negeri as urusan afrika johnie carson mengirim surat terhadap wakil presiden juga menteri luar negeri zimbabwe supaya mengakui skill teknis harare untuk menyelenggarakan pemilihan umum. namun ia menyarakan diizinkannya banyak pengamat di negeri serta internasional.
saya siap membeli dana kepada pemilihan umum nasional yang harmonis dalam zimbabwe, saat zimbabwe menjalankan pintunya bagi pengamat non-pemerintah yang independen, tutur carson selama pada suratnya, sebagaimana dikutip harian milik pemerintah, herald.
terlebih lagi, bila zimbabwe bersedia menerima pengamat internasional selama masa pemilihan umum kedepan, aku siap mengkaji sanksi terarah kami dan menyarankan aksi supaya meredakan semua sanksi ini, katanya.
Informasi Lainnya:
zimbabwe diperkirakan hendak melaksanakan pemilihan umum antara juni juga september tahun ini guna mengakhiri pemerintah koalisi berumur empat tahun dan telah goyah.
george charamba, juru bicara presiden robert mugabe, mencela tawaran carso, kata xinhua. ia mengatakan surat itu bekerja menetapkan persyaratan yang kepada rakyat zimbabwe menjijikan.
anda tak bisa dalam Satu tahap memuji skill zimbabwe untuk menyelenggarakan proses nasional juga di ketika lain menuntut proses tersebut diawasi, tutur charamba.
dalam kasus apa pun, mereka datang dari belahan bumi lain, dan tak mempunyai sangkut-paut dengan kami.
hubungan zimbabwe-as memburuk di 2001, saat kongres as mensahkan peraturan pemulihan ekonomi juga demokrasi zimbabwe agar mendukung sederat sanksi yang meliputi larangan pada lembaga keuangan supaya mengatakan pinjaman juga kredit serta memangkas utang buat zimbabwe. pilihan pemimpin zimbabwe maih dikenakan larangan bepergian dengan as.
charamba menyampaikan carson sebaiknya tidak berfikir rakyat zimbabwe merupakan pihak bodoh melalui menyarankan ia memiliki wewenang supaya mencabut sanksi.
ia tidak mempunyai kekuasaan agar membersihkan sanksi yang diputuskan dengan sistem parlementer. ia serta adalah orang luar, papar charamba. semua sanksi berada pada luar kekuasaan carson.
zimbabwe dan menghadapi sanksi daripada uni eropa, termasuk larangan bepergian juga pembekuan aset kepada pejabat senior pemerintah. namun uni eropa dalam penghujung maret, telah menganggarkan 83 pihak dari daftar sanksinya, sesudah referendum undang-undang dasar berjalan adil serta damai di zimbabwe dalam 16 maret.
namun, 10 orang --termasuk presiden mugabe, istrinya juga para pejabat senior militer-- baru tergolong selama dalam mendaftar sanksi uni eropa.