Komisi X DPR kecewa dengan kinerja Kemendikbud

komisi x dewan perwakilan rakyat tidak terima dengan kinerja kementerian studi juga kebudayaan setelah menyaksikan permasalahan di pelaksanaan ujian nasional hampir di semua provinsi.

fakta berbicara lain, makanya kami semua selama komisi x sangat tidak terima melalui un yang kacau ini. padahal setiap kali mencatat katanya persiapannya telah matang, tapi yang terjadi sampai hari ini berbalik kan, kata wakil ketua komisi x dpr ri syamsul bahri ketika berdialog dengan jajaran pemprov sulawesi selatan pada ruang pola kantor gubernur sulsel pada makassar, senin.

ia mengatakan permasalahan un pada 2013 tidak boleh terulang dulu selama tahun-tahun mendatang.

pihaknya berharap terhadap kemendikbud untuk bisa menunjukan permasalahan itu untuk mereka tak mengulangnya pada tahun mendatang.

Informasi Lainnya:

komisi itu sudah melayangkan surat panggilan pada mendikbud muhammad nuh agar menyerahkan penjelasan serta pertanggungjawaban terhadap dpr tenntang dengan pelaksanaan un 2013.

kita ingin minta klarifikasi jumat (26/4) malam nanti. apa masalahnya, termasuk sentralisasi percetakan sehingga un amburadul begini, apa dan terjadi dan bagaimana rencana mereka pada un 2014, papar syamsul dan ditemani pilihan anggota dpr ri dalam antaranya vena melinda, ulfah hermanto, juga ahmad zainuddin.

ia menungkapkan sampai ketika ini baru banyak bagian dan memperdebatkan soal teknis un. perdebatan tersebut mulai dari pencetakan naskah ujian yang tersentralistik hingga materi teknis yang lain.

dpr, katanya, setuju dengan un dan untuk sebagai patokan pemerataan studi.

akan ternyata, mengenai melalui hasil un yang hendak dibuat dibuat tiket agar masuk ke perguruan tinggi, dia menungkapkan perlunya kemendikbud mempunyai perhatian yang lain, tanpa menikmati hasil un.

hasil un tersebut tak mencerminkan nilai siswa dan sebenarnya serta ini dan menjadi tantangan kita bersama. harus ada perhatian lain selain daripada hasil un tersebut, ujarnya.

ketua dewan studi sulsel professor halide yang hadir pada diskusi tersebut menyampaikan berang dengan amburadulnya pelaksanaan un yang hampir terjadi di semua provinsi.

ia menungkapkan pesan melalui komisi x dpr itu agar disampaikan terhadap kemendikbud tenntang kekecewaan terhadap pelaksanaan un.

ia menyatakan dari awal tak pernah setuju kalau pencetakan un mesti dipusatkan di jakarta.

alasan penolakan tersebut, katnaya, sebab letak geografis, khususnya pada indonesia pihak timur dan lumayan sulit supaya distribusi soal ujian.

ia menjelaskan un yang diselenggarakan serentak melalui mencetak naskah un yang tersentralisasi pada jakarta, mau berpengaruh pada distribusi.

dari januari lalu aku suda beritahukan ke kemendikbud mengenai risiko sentralisasi percetakan, aku bilang tinjau ulang, tapi sebab tak didengar dengan begini beginilah hasilnya, ujarnya.

ia mengajarkan kondisi geografis dalam indonesia pihak timur, diantara lain berupa kepulauan, pegunungan, dengan infrastruktur jalan dan baru kurang bagus oleh karenanya distribusi soal ujian membutuhkan waktu yang berlalu.

dia menyampaikan tuntutan agar badan standar nasional pendidikan (bsnp) juga badan penelitian serta pengembangan (litbang) kementerian studi juga kebudayaan bertanggungjawab atas permasalahan itu.

ia menyampaikan persoalan itu bukan semata-mata kesalahan kemendikbud.

bsnp serta litbang kemendikbud, disamping pak menteri dan paling bertanggungjawab. ini dikerjakan bersama-sama dan disepakati bersama, oleh karenanya seluruh harus bertanggungjawab, ujarnya.

halide juga mempertanyakan alasan kemendikbud dan tak mengerjakan kontrak dengan percetakan tenntang jadwal un.

seharusnya, ujarnya, kemendikbud menyerahkan kontrak dan jelas, tergolong kapan soal dicetak juga waktu didistribusikan ke daerah.

selain tersebut, halide mengemukakan kiranya pengawas sekolah bukan cuma dilaksanakan oleh guru, akan akan tetapi petugas pihak tata usaha juga terpaksa menurun tangan.

oleh karena tersebut, dia berharap pada komisi x dpr agar mampu menyatakan hal tersebut kepada mendikbud supaya kementerian itu menerima saran-sarannya untuk bahan evaluasi untuk tidak terjadi kekacauan un, semisal ketika ini.